Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (PN Sidrap) baru-baru ini menjatuhkan putusan terkait kasus pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis. Dalam putusan tersebut, Marwah Binti Hasan diberikan pemaafan oleh hakim, sementara anaknya, M Yusrar Yusuf, tetap dihukum penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Putusan ini mencerminkan penerapan pedoman pemidanaan baru dalam KUHP, yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mempertimbangkan situasi pribadi terdakwa. Kasus ini terjadi ketika M Yusrar Yusuf meminta ibunya untuk mengajukan pembiayaan pembelian dump truck melalui PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Pare-Pare. Proses pembiayaan disetujui namun kendaraan tersebut dialihkan tanpa persetujuan tertulis.
Dalam persidangan, terungkap bahwa peran utama dalam kasus ini adalah milik M Yusrar Yusuf, sementara Marwah hanya membantu tanpa sepenuhnya memahami konsekuensi hukumnya. Hakim menggunakan pedoman pemidanaan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif, peran, usia, kesehatan, dan dampak pidana terhadap para terdakwa.
Marwah diberikan pemaafan tanpa pidana, sementara M Yusrar Yusuf tetap dihukum penjara karena peran dominannya dalam kasus ini. Penuntut umum dan Terdakwa II masih mempertimbangkan putusan tersebut, sementara Terdakwa I menerima putusan tersebut. Ini adalah putusan pertama di PN Sidenreng Rappang yang menerapkan pemaafan hakim sesuai dengan Undang-Undang terbaru.
Kasus ini menunjukkan perubahan dalam pendekatan pemidanaan yang lebih mempertimbangkan individu, tanpa mengabaikan kepastian hukum. Putusan ini menyoroti pentingnya akurasi survei dalam mencegah tindak pidana di masa depan. Dengan demikian, PN Sidenreng Rappang menetapkan standar baru dalam penegakan hukum yang lebih proporsional.
