Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaksanakan Rapat Koordinasi untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2025 dan merencanakan tahun 2026 di Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala BPKP M Yusuf Ateh dan Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah. Hadir juga tokoh penting lainnya seperti Wakil Ketua Pelaksana Tugas I, Letjen TNI Richard T Tampubolon, Wakil Ketua Pelaksana II, Komjen Pol Syahardiantono, serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Satgas PKH telah berhasil mengamankan aset lahan dalam skala besar, termasuk sektor sawit dan tambang. Dalam sektor sawit, dari total 4,09 juta Ha, 2,47 juta Ha telah diserahkan kepada instansi terkait dan sisanya masih dalam proses verifikasi. Sementara dalam sektor tambang, Satgas berhasil merebut kembali lahan seluas 8.822,26 Ha dari 75 perusahaan dengan berbagai jenis komoditas.
Satgas PKH juga berhasil memungut denda dari pelaku usaha sawit dan tambang yang telah melanggar peraturan, dengan total denda yang telah dibayarkan sebesar Rp5,2 Trilyun. Selain itu, Satgas juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara sebesar Rp2,3 Trilyun melalui Direktorat Jenderal Pajak.
Menyongsong tahun 2026, Satgas PKH menegaskan akan terus intensif dalam pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan ilegal di kawasan hutan. Langkah hukum yang lebih progresif akan diambil terhadap perusahaan yang masih melanggar aturan demi menjaga kedaulatan negara atas lahan dan sumber daya alam. Tutur Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak, komitmen Satgas PKH untuk memastikan keberlanjutan kebijakan penertiban akan tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
