Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengklaim bahwa program wajib militer bagi siswa nakal di Jabar merupakan salah satu antisipasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan para pelajar. Menurutnya, kenakalan pelajar berpengaruh ke banyak pihak, termasuk orang tua pelajar dan masyarakat luas. Oleh karena itu, program wajib militer ini diyakini menjadi salah satu cara untuk melindungi hak asasi masyarakat.
Dalam hal ini, Dedi menekankan bahwa penyelesaian masalah ini penting karena pelajar yang menghabiskan uang orang tua mereka, di saat orang tua berada dalam kondisi sulit, dapat melanggar hak asasi mereka. Selain itu, pelanggaran HAM terjadi juga terhadap orang lain yang merasa terancam kenyamanannya, sehingga perlu dilindungi.
Meskipun ada penilaian bahwa keterlibatan TNI dalam program wajib militer siswa tidak tepat oleh Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, Dedi mengemukakan bahwa banyak daerah di Indonesia memang memiliki anggota TNI yang terlibat dalam mengajar. Dengan demikian, peran TNI dalam pendidikan tidak sepenuhnya melanggar hukum, seperti yang diutarakan sebelumnya.
Dalam konteks tersebut, penting untuk mempertimbangkan kembali maksud dari program wajib militer tersebut dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil didasarkan pada hukum yang berlaku. Keselarasan antara melindungi hak asasi manusia dan menjaga ketertiban masyarakat harus menjadi fokus utama dalam implementasi program tersebut.
