SETARA Institute mengecam keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang membatalkan mutasi sejumlah perwira tinggi TNI hanya dalam waktu satu hari setelah diumumkan. Kritik ini disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, yang berpendapat bahwa pembatalan mutasi tersebut semakin menguatkan spekulasi bahwa motif politik turut mendorong keputusan tersebut.
Salah satu perwira tinggi yang awalnya mendapat mutasi adalah Letjen Kunto Arief, yang sebelumnya ditugaskan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I dan kemudian dipindahkan menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Perubahan ini terjadi tidak lama setelah Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan pernyataan sikap terkait penggantian Wakil Presiden oleh Gibran Rakabuming. Yang menarik, ayah dari Kunto, yaitu wakil presiden ke-6 Try Sutrisno, adalah salah satu anggota forum tersebut.
Hendardi menyatakan keraguan publik terhadap pernyataan Markas Besar TNI yang menegaskan mutasi sebagai bagian dari mekanisme karier dan kebutuhan organisasi. Ia juga merasa yakin bahwa proses mutasi dan pembatalan mutasi tidak melibatkan secara profesional Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
Lebih lanjut, Hendardi menegaskan bahwa pembatalan mutasi dalam waktu singkat ini adalah pelajaran penting bahwa TNI tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat politik kekuasaan. TNI harus tetap menjalankan fungsi utamanya dalam bidang pertahanan untuk melindungi kedaulatan negara, bukan sebagai pelengkap kepentingan politik pihak tertentu, termasuk Presiden.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan keputusan pembatalan mutasi sejumlah perwira tinggi setelah sebelumnya mengumumkan mutasi tersebut. Proses perubahan tersebut disertai dengan penjelasan dari Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi yang menyampaikan pertimbangan matang terkait hal ini. Alasan dilakukannya pembatalan mutasi adalah karena sejumlah posisi belum dapat ditinggalkan oleh perwira yang terlibat dalam rangkaian rotasi jabatan tersebut. Maka dari itu, keputusan untuk menunda atau membatalkan mutasi tersebut diambil demi menjaga kelancaran tugas yang tengah dijalani oleh para perwira tinggi TNI.
