Hari Demokrasi Internasional diperingati setiap 15 September untuk mengingatkan kembali pentingnya keterlibatan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Pada 2026, peringatan tersebut kembali menjadi momentum untuk melihat perkembangan demokrasi serta cara masyarakat menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab.
Berawal dari Resolusi Majelis Umum PBB
Penetapan Hari Demokrasi Internasional merupakan bagian dari upaya masyarakat internasional memperkuat dan mengonsolidasikan demokrasi di berbagai negara. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Resolusi 62/7 pada 8 November 2007. Resolusi itu berisi dukungan terhadap langkah pemerintah dalam mempromosikan dan memperkuat demokrasi, sekaligus menetapkan 15 September sebagai hari peringatannya.
Pemilihan tanggal tersebut berkaitan dengan Universal Declaration on Democracy yang sebelumnya diadopsi Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1997. Hari Demokrasi Internasional untuk pertama kalinya diperingati pada 15 September 2008. Sejak itu, tanggal tersebut menjadi agenda tahunan untuk meninjau kondisi demokrasi dan meningkatkan pemahaman publik terhadap prinsip-prinsip yang mendasarinya.
PBB menjadikan peringatan ini sebagai kesempatan bagi pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk memperkuat nilai demokrasi. Peringatan tersebut juga membuka ruang untuk melihat tantangan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi di berbagai negara.
Demokrasi Melampaui Pemilu
Demokrasi tidak berhenti pada penyelenggaraan pemilihan umum. Sistem ini mencakup partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, kebebasan menyampaikan pendapat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, supremasi hukum, serta penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kehidupan demokratis, masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam proses publik dan menyampaikan pandangan. Kebebasan berekspresi juga menjadi bagian penting karena memungkinkan setiap orang memiliki serta menyampaikan pendapat, sekaligus mencari, menerima, dan menyebarkan informasi. Hak tersebut diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Namun, perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru bagi ruang publik. Misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan konten manipulatif dapat memengaruhi kualitas perdebatan publik maupun proses demokrasi. Karena itu, masyarakat memiliki peran dalam menjaga ruang publik dengan menggunakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tetap menghormati perbedaan pendapat.
Peringatan pada 2026
Kalender resmi PBB mencantumkan 15 September 2026 sebagai tanggal peringatan International Day of Democracy. Momentum ini dapat digunakan untuk merefleksikan kondisi demokrasi, termasuk pelaksanaan hak politik dan kebebasan sipil di tengah masyarakat.
Hari Demokrasi Internasional pada akhirnya menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi warga, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, serta institusi yang mampu menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab.
