Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak langsung berakhir pada peristiwa 30 September 1965. Kejatuhannya merupakan hasil dari rangkaian panjang: pertumbuhan gerakan komunis sejak masa kolonial, konflik bersenjata dengan pemerintah pada 1948, kebangkitan melalui Pemilu 1955, hingga pembubaran resmi pada 1966.
Dari ISDV ke konflik Madiun
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi itu berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian dikenal sebagai PKI.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas partai pun mengalami pembatasan selama masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil dalam arena politik. Namun, pada 18 September 1948, partai tersebut dan kelompok-kelompok kiri terlibat dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia di Madiun.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mencatat Peristiwa Madiun sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang mencakup sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal tersebut.
Pemerintah mengakhiri konflik itu dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sedangkan sebagian lainnya tewas. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam memburuknya hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lain.
Kembali menjadi kekuatan besar
Setelah mengalami kehancuran organisasi akibat konflik Madiun, PKI membangun kembali pengaruhnya pada dekade 1950-an. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lain, partai memperluas jaringan di kalangan buruh, petani, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya.
Kekuatan itu terlihat dalam Pemilu 1955. Data Komisi Pemilihan Umum mencatat PKI meraih 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Perolehan tersebut menghasilkan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU.
Untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI memperoleh sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi. Hasil itu menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan politik utama dalam sistem demokrasi parlementer.
Konfigurasi politik berubah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dimulainya Demokrasi Terpimpin. Kekuasaan semakin terpusat pada Presiden Soekarno. PKI mendukung gagasan Nasakom, yakni penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis, serta memperoleh ruang politik yang besar pada awal 1960-an.
Pada periode yang sama, ketegangan dengan Angkatan Darat dan kelompok politik maupun sosial lainnya meningkat. Perselisihan itu mencakup persoalan politik, ideologi, organisasi massa, agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima.
G30S, kekerasan, dan pembubaran
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, sejumlah perwira Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Para korban kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi masih berbeda di kalangan sejarawan. Narasi resmi Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber lain membahas keterlibatan sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. ANRI menekankan penggunaan beragam arsip, termasuk koleksi Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang, untuk mengkaji peristiwa tersebut.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan melakukan tindakan terhadap PKI, organisasi, serta orang-orang yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI.
Komnas HAM mencatat adanya pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa dalam rangkaian peristiwa 1965-1966. Dampaknya juga dirasakan oleh orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI dan keluarga mereka.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan pembubaran PKI serta organisasi massanya dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang melarang PKI di seluruh Indonesia serta kegiatan penyebaran dan pengembangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Pembubaran tersebut menandai berakhirnya PKI sebagai kekuatan politik resmi sekaligus mempercepat perubahan menuju pemerintahan Orde Baru. Soeharto diangkat sebagai presiden pada 1968. Hingga kini, G30S dan kekerasan 1965-1966 tetap menjadi objek kajian sejarah, terutama terkait aktor, motif, tingkat keterlibatan PKI, dan rangkaian pelanggaran hak asasi manusia setelah peristiwa tersebut.
