Sering kali, wacana reformasi TNI terjebak pada kekhawatiran akan kebangkitan kembali peran militer dalam urusan sipil. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, problematika hubungan sipil-militer di Indonesia ternyata melibatkan dinamika yang lebih mendasar dan mendalam, yakni persoalan struktur dan tata kelola karier militer yang penuh tantangan.
Hal ini mencuat dalam diskusi “Pola Karier dan Profesionalisme Militer” yang diinisiasi oleh Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada awal Maret 2026. Sejumlah pengamat, di antaranya Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan dari Laboratorium Politik Universitas Bakrie, menyoroti berbagai dimensi kerumitan pembenahan internal militer.
Ambiguitas Batas Sipil-Militer
Konsep kendali sipil atas militer idealnya memisahkan urusan pertahanan dari tata laksana domestik. Namun, dalam praktiknya, garis antara dua ranah ini kerap melebur, memunculkan area abu-abu yang bisa menurunkan standar profesionalisme institusi pertahanan. Tata kelola promosi di tubuh TNI, misalnya, masih diwarnai tarik-menarik antara norma meritokrasi dan pengaruh politik.
Aditya Batara menggambarkan bahwa dalam lingkungan yang dipenuhi kepentingan individual para pemimpin politik, posisi-posisi strategis dalam TNI kerap kali dipengaruhi oleh jejaring kedekatan pribadi. Situasi ini dapat mengganggu sistem rotasi jabatan berbasis prestasi, sehingga nilai-nilai profesionalisme militer berpotensi tergerus.
Ketika pemilihan Panglima TNI memerlukan persetujuan DPR, pada satu sisi ini menunjukkan adanya pengawasan sipil. Namun, catatan Yudha Kurniawan menyoroti bahwa mekanisme tersebut juga rawan dipolitisasi. Kontestasi kepentingan di balik penunjukan pimpinan militer kadang justru membelokkan TNI dari fokus utamanya.
Dalam hal perbandingan internasional, Yudha mencontohkan bahwa di sejumlah negara maju seperti Inggris, pimpinan militer tak selalu memerlukan legitimasi legislatif. Hal ini membuktikan bahwa model hubungan sipil-militer tak seragam dan setiap negara punya karakteristik sendiri dalam mengatur keseimbangan tersebut.
Tantangan Struktural dalam Tubuh TNI
Isu surplus perwira menjadi salah satu penyakit kronis yang kini dihadapi TNI. Menurut Beni Sukadis, menata profesionalisme harus melampaui sekadar pemisahan TNI dengan Polri atau memperbaiki regulasi. Jika promosi dan karier masih disandera hubungan personal, maka meritokrasi hanya menjadi jargon.
Dengan struktur organisasi TNI yang belum seimbang terhadap jumlah personel, akhirnya terjadi penumpukan perwira tinggi yang sulit mendapatkan kursi jabatan. Yudha Kurniawan melengkapinya dengan gambaran terbatasnya kapasitas pendidikan militer dan anggaran pertahanan yang belum proporsional—semuanya membentuk bottleneck dalam regenerasi kepemimpinan militer. Organisasi pun cenderung memperluas struktur hanya demi menampung kelebihan personel.
Dinamika Rotasi Matra dan Tradisi Politik
Praktik rotasi matra dalam pergantian pimpinan TNI sering diglorifikasi sebagai prinsip dasar, padahal realitas politik berbicara lain. Beni Sukadis menunjuk pada transisi dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, keduanya dari matra Darat, sebagai bukti bahwa pertimbangan politik dan preferensi presidensial jauh lebih berpengaruh dibanding aturan tertulis atau tidak tertulis.
Dalam konteks politik Indonesia kini, dominasi kepentingan politik terbukti dapat mengabaikan tradisi dan profesionalisme, sehingga rotasi matra hanya menjadi formalitas tanpa makna subtantif.
Urgensi Refleksi di Era Kemunduran Demokrasi
Merasuknya politik ke dalam tubuh militer menjadi bahasan relevan saat Indonesia dipandang mengalami kemunduran demokrasi. Menyederhanakan isu hubungan sipil-militer semata-mata pada upaya membatasi peran militer adalah langkah yang keliru. Tantangannya juga terletak pada bagaimana kekuatan sipil menjaga diri agar tidak terlalu ikut campur dalam urusan internal TNI.
Penataan organisasi militer perlu ditempatkan pada basis profesionalisme yang menyeimbangkan kendali sipil secara sehat, tanpa dominasi yang berlebihan. Negara-negara demokrasi mapan telah mengadopsi penghormatan pada otonomi karier dan regenerasi internal militer sebagai standar terbaik. Indonesia, jika ingin menuju kematangan demokrasi, memerlukan keberanian untuk mengambil pelajaran serupa, sekaligus menyesuaikan dengan konteks nasional yang ada.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
