Pada tanggal 4 Maret 2026, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengadakan kuliah tamu bertema “Pola Karir dan Profesionalisme Militer” dalam mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan. Kegiatan ini mengundang para pakar, di antaranya Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis, M.Si., dari Lesperssi, dan Yudha Kurniawan, M.A., dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie, untuk mendiskusikan berbagai isu terkait pola karir militer, tata kelola promosi perwira, serta efeknya pada hubungan sipil–militer dan perjalanan demokrasi di Indonesia.
Aditya memfokuskan pemaparannya pada pengaruh kepemimpinan politik terhadap karir militer di Indonesia, terutama di tengah maraknya gaya kepemimpinan populis. Ia menyoroti bahwa promosi jabatan strategis di tubuh TNI kerap menjadi arena tarik-ulur antara prinsip profesionalisme dan praktik koneksi personal yang sudah terbangun di institusi militer. Ketika pemimpin politik mengutamakan hubungan personal dalam pengisian posisi penting, potensi terjadinya pelemahan fungsi kontrol sipil dalam proses karir militer menjadi nyata. Hal ini memperlihatkan adanya risiko terhadap mekanisme check and balance yang seharusnya melibatkan institusi sipil sebagai pengawas.
Permasalahan batas peran sipil dan militer menjadi semakin menarik ketika membahas seberapa besar peranan aktor sipil diperlukan dalam pengangkatan pimpinan militer, termasuk dalam pemilihan Panglima TNI. Aditya menekankan bahwa praktik-praktik di berbagai negara demokrasi sangat beragam, mulai dari yang membutuhkan persetujuan legislatif hingga yang sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif. Yudha menambahkan contoh dari Inggris yang sama sekali tidak meminta persetujuan legislatif dalam menunjuk pimpinan tertinggi militernya, memperkuat pandangan bahwa desain institusional hubungan sipil dan militer di seluruh dunia sangat variatif namun semuanya masih dalam bingkai demokrasi.
Dalam sudut pandangnya, Beni Sukadis menegaskan perlunya profesionalisme militer yang didukung kontrol sipil secara demokratis. Ia berpendapat bahwa prajurit yang profesional haruslah mendapatkan pendidikan yang baik, kesejahteraan yang layak, serta dukungan alat utama sistem senjata yang memadai. Pasca Reformasi, Indonesia mengalami perubahan cukup signifikan di bidang ini dengan dipisahkannya TNI dan Polri, lahirnya Undang-Undang Pertahanan Negara, hingga pengaturan peran militer khusus sebagai alat negara yang tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Namun, faktanya penempatan jabatan strategis masih sangat dipengaruhi kedekatan personal dengan pimpinan politik, sehingga prinsip meritokrasi sering kali dipertanyakan penerapannya dalam promosi perwira TNI.
Beni juga mengulas kasus pergantian Panglima TNI sebagai contoh bagaimana realita dan teori kadang berbeda. Dia menunjukkan bahwa penunjukan Panglima TNI tidak selalu mempertimbangkan rotasi antarmatra seperti yang diasumsikan banyak pihak, sebagaimana terjadi ketika Jenderal Moeldoko digantikan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo, keduanya dari TNI AD. Ini membuktikan bahwa selain pertimbangan formal, faktor politik dan preferensi pemimpin terkadang lebih menentukan dalam keputusan penunjukan Panglima.
Pada bagian lain, Yudha mengangkat isu struktural dalam manajemen karir militer. Ia mengungkapkan bahwa seorang perwira secara ideal memerlukan waktu sekitar 25–28 tahun untuk mencapai pangkat Brigadir Jenderal. Namun kenyataannya, ketidakseimbangan antara kuota jabatan dan jumlah perwira sering menimbulkan tumpukan perwira tinggi, akibat bottleneck promosi maupun minimnya institusi pendidikan militer. Hal itu diperparah oleh masalah rekrutmen, alokasi anggaran pertahanan, serta keterbatasan fasilitas pelatihan, sehingga regenerasi kepemimpinan TNI dan pola pengembangan karir personel menjadi tidak optimal.
Kuliah tamu ini merupakan inisiatif penting dari kampus untuk menambah wawasan mahasiswa terkait tantangan reformasi sektor keamanan, khususnya tentang hubungan sipil–militer dan profesionalisme militer di era demokrasi. Melalui diskusi antara pakar, praktisi, dan kalangan akademisi, diharapkan mahasiswa mampu memandang kompleksitas ini secara kritis. Kegiatan ini juga mendorong kesadaran akan perlunya penguatan profesionalisme militer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pertahanan negara yang sehat.
Pembahasan tentang hubungan sipil dan militer kian penting saat terjadi kekhawatiran terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Keterlibatan militer di ranah sipil selalu menjadi sorotan, akan tetapi penting dipahami bahwa relasi sipil–militer bersifat timbal balik. Penguatan posisi sipil tidak boleh mengabaikan kebutuhan organisasi militer menata dirinya sendiri secara internal. Jika kontrol sipil terlalu dominan, bisa timbul dilema baru yang merugikan stabilitas dan profesionalitas militer. Maka, pengelolaan pola karir perwira dalam TNI sepatutnya menjadi bagian dari rekonstruksi institusional yang otonom, bukan sekedar kepanjangan kepentingan politik. Banyak negara maju sudah mempraktikkan model penyelenggaraan urusan karir militer yang relatif independen, membatasi intervensi politik praktis demi menjaga profesionalisme institusi militer.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
