Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, telah memberikan tanggapannya terkait dualisme kepengurusan KNPI di Kota Makassar. Dalam pernyataan resmi yang dirilis, Syamsul menjelaskan secara sistematis akar persoalan yang menyebabkan perpecahan dalam organisasi pemuda tersebut. Menurutnya, dualisme kepemimpinan KNPI tidak hanya terjadi di Makassar, tetapi juga pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya penanganan yang bijak dan tidak emosional terhadap kondisi tersebut.
Syamsul juga mencatat upaya dari elit KNPI pusat untuk menyatukan kepengurusan KNPI melalui mekanisme organisasi dan dasar hukum yang berlaku. Namun, ia memberikan sorotan terhadap proses Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Makassar yang sebelumnya menetapkan Baso Muhammad Ikram sebagai ketua terpilih di bawah pimpinan Hasrul Kaharuddin dan didampingi oleh Ilhamzah, Mandataris DPD I KNPI Sulsel. Syamsul menyatakan ketidakpuasan terhadap proses pasca-Musda yang dianggap tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan.
Menurut Syamsul, permasalahan yang terjadi bukanlah mengenai siapa yang berkuasa, tetapi lebih pada bagaimana tata kelola organisasi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sikap bijak dan penyelesaian yang sesuai dengan hukum menjadi kunci dalam penanganan dualisme di KNPI Makassar.
