FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banyak pemerintah daerah mencabut izin kampanye calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan.
Menanggapi hal tersebut, Praktisi teknologi Ainun Najib menyebut tindakan pemerintah daerah sebagai dzolim. Dan dia berharap balasannya akan dibantu oleh rakyat.
“Hmmmmm… jika benar didzolimi oleh pemerintah daerah, semoga balasannya dibantu oleh rakyat daerah,” kata Ainun Najib, dalam Platform X, Kamis, (28/12/2023).
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Tim Hukum Timnas AMIN, Hamdan Zoelva menyebut ada 6 Pemda yang dengan tiba-tiba mencabut izin kampanye Anies.
Oleh karena itu, Tim Anies-Muhaimin (AMIN) terpaksa mengubah tempat dan lokasi kampanyenya.
“Kami meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk adil kepada semua calon,” ungkap Hamdan.
Diketahui, masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari hingga 10 Februari 2024 mendatang.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. (selfi/fajar)
