FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Isnur, Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengkritik peran partai politik di Indonesia.
Isnur berpendapat bahwa saat ini partai politik tidak lagi berfungsi sebagai lembaga yang menjaga demokrasi dan mendukung kaderisasi kepemimpinan dari tingkat bupati hingga presiden.
“Yang kita lihat sekarang, partai politik sudah tidak lagi bertujuan untuk menjaga demokrasi atau mendukung kaderisasi kepemimpinan politik. Justru, partai-partai lebih mirip bisnis kompromi, tanpa ruang demokratis,” ujar Isnur dalam YouTube Watchdoc Documntary, dikutip Jumat (25/10/2024).
Menurut Isnur, keputusan untuk berkoalisi menunjukkan kurangnya demokrasi dalam partai politik. Contohnya, Partai NasDem di mana keputusan untuk berkoalisi sering kali hanya diambil oleh ketua umum, Surya Paloh, tanpa melibatkan seluruh elemen politik dalam partai.
“Kita melihat keputusan berkoalisi itu lahir hanya dari Surya Paloh saja, tanpa ada pembahasan yang melibatkan semua elemen politik dalam NasDem,” tambahnya.
Isnur menilai bahwa politik saat ini lebih banyak didominasi oleh kompromi tanpa ideologi yang jelas, dan tidak mewakili kepentingan rakyat yang memilih partai tersebut.
Banyak rakyat memilih partai karena dijanjikan perubahan, namun pada akhirnya merasa kecewa karena harapan mereka tidak terwujud.
Sebagai contoh, Isnur mengingatkan bahwa banyak orang memilih Prabowo untuk menjadi oposisi, namun akhirnya mantan jenderal tersebut bergabung dengan koalisi pemerintah.
