Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, secara terang-terangan mengungkapkan tentang tingginya praktik money politik yang terjadi, terutama menjelang Pilkada.
Hal ini disampaikan Yudhi saat mengunjungi Redaksi Harian FAJAR, Gedung Graha Pena Lantai 4, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, kota Makassar, Kamis (24/10/2024).
Ia menegaskan bahwa praktik ini salah dan memiliki dampak buruk yang berkelanjutan.
“Money politik, ini juga sangat tinggi sekali, padahal itu salah,” ujar Yudhi.
Ia menjelaskan bahwa money politik merupakan uang yang dikeluarkan oleh pasangan calon (Paslon) atau sponsor kepada masyarakat agar memilih mereka.
“Tentu kalau kita lihat, money politik itu uang yang dikeluarkan dari pihak Paslon, sponsor, kepada masyarakat untuk memilihnya,” ungkapnya.
Menurutnya, uang yang dikeluarkan selama kampanye bukanlah sesuatu yang gratis.
“Uang itu tidak gratis, nanti kalau terpilih, otomatis akan dihitung,” sebutnya.
Ia memberi contoh bagaimana seorang calon kepala daerah bisa menghabiskan dana besar selama kampanye.
“Saya jadi Kepala Daerah sudah habis uang sekitar Rp50 miliar atau Rp200 miliar untuk menjadi Gubernur,” Yudhi menjelaskan.
Yudhi juga menjelaskan bahwa setelah terpilih, calon tersebut akan mencari cara untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan selama kampanye, bahkan mungkin mencoba mencari keuntungan.
“Kalau menjadi, yah bagaimana caranya uang itu kembali. Minimal sama, kalau bisa untung,” terangnya.
Menurut Yudhi, sumber pengembalian dana ini biasanya berasal dari program anggaran dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab kepala daerah.
