Seringnya Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu belakangan ini menjadi sorotan dan topik diskusi banyak orang. Perjalanan resmi hingga keikutsertaan dalam ajang internasional, serta pertemuan dengan pemimpin negara lain, kerap menghiasi berbagai pemberitaan.
Namun, reaksi dari masyarakat tidak sepenuhnya positif. Banyak suara di media sosial mempertanyakan frekuensi perjalanan tersebut, bahkan meminta penjelasan konkret tentang dampaknya terhadap Indonesia.
Kritik seperti ini sebenarnya wajar dan bisa dimengerti. Pasalnya, hasil diplomasi kerap tidak seketika terlihat di depan mata seperti manfaat dari infrastruktur atau program bantuan sosial yang dampaknya langsung terasa oleh warga.
Padahal, di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian saat ini, aktivitas diplomasi justru memegang peran sentral dalam menjaga kepentingan dan posisi Indonesia di hadapan dunia.
Dalam masa pemerintahan yang masih tergolong baru, Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah kunjungan internasional dalam intensitas yang tidak sedikit. Langkah ini menandakan adanya keinginan kuat agar Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional.
Tema inilah yang menjadi perhatian dalam diskusi IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Anggy Pasaribu, yang berperan sebagai moderator dalam diskusi itu, menyoroti adanya kesenjangan antara gerak diplomasi pemerintah dan pemahaman masyarakat. Masyarakat sadar aktivitas Indonesia di luar negeri meningkat, tetapi konteks dari setiap langkah diplomasi belum tersampaikan secara jelas, sehingga masyarakat sering tidak mengerti alasan dan tujuan di baliknya.
Anggy menambahkan, situasi politik dunia sekarang ini penuh ketegangan. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin memanas, perang Rusia-Ukraina terus berlangsung, dan konflik di Timur Tengah memunculkan pengaruh besar bagi ekonomi global.
Dampak kondisi tersebut sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari harga energi yang naik, jalur distribusi yang terganggu, stabilitas ekonomi yang terancam, hingga peluang kerja yang bisa terpengaruh.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menegaskan bahwa Indonesia harus cermat membaca peta geopolitik global dan tidak bisa bersikap pasif. Fragmentasi geopolitik menyebabkan negara berkembang seperti Indonesia rentan terkena efek global. Oleh sebab itu, diplomasi yang aktif tetap menjadi pilihan paling realistis.
Menurutnya, Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas-aktif dengan pendekatan yang kian fleksibel, tidak sepenuhnya berpihak ke satu blok tertentu. Strategi ini dikenal dalam studi hubungan internasional sebagai hedging, yakni menjaga hubungan dengan beberapa kekuatan sekaligus untuk menghindari keterikatan pada satu kepentingan saja.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa strategi tersebut kini berkembang menjadi resilience-based hedging, atau penguatan internal supaya Indonesia mampu bertahan menghadapi tekanan global.
Kehadiran Indonesia di forum-forum penting seperti G20, ASEAN, dan BRICS bukan hanya simbol keaktifan, melainkan bagian dari usaha menjaga ruang gerak sekaligus memperkuat posisi strategis di tengah intensitas persaingan dunia yang tinggi.
Sayangnya, komunikasi mengenai hasil dan makna strategi ini masih sangat terbatas. Media kerap hanya menampilkan gambar formal pertemuan atau agenda kunjungan, tanpa menyertakan penjelasan komprehensif tentang urgensi dan tujuan strategisnya. Hal ini memperkuat anggapan bahwa diplomasi sebatas acara formalitas.
Menurut Anggy, penyebab utama dari masalah ini adalah kurang tersosialisasikannya strategi diplomasi ke publik luas. Bahasa kebijakan luar negeri terlalu kaku sehingga sulit dipahami masyarakat awam. Alhasil, strategi berhenti di tataran elite, tanpa membawa dampak pemahaman yang lebih luas.
Di era digital sekarang, penyampaian narasi menjadi sangat penting. Fakta yang tidak dikomunikasikan dengan baik akan kalah oleh opini yang viral dan lebih sederhana. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik sudah seharusnya menjadi bagian integral dari diplomasi modern.
Pemerintah mesti memberikan informasi secara rutin mengenai alasan dan dampak dari setiap langkah diplomasi, supaya masyarakat merasakan langsung relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kesempatan ekonomi, keamanan, hingga investasi.
Di ruang media sosial, negara juga perlu tampil memberi penjelasan yang utuh, bukan sekadar meramaikan suasana atau menjaga citra. Konten komunikasi publik harus membahas substansi, bukan hanya mementingkan viralitas. Jika terlalu defensif, risiko polarisasi meningkat sementara pemahaman masyarakat tetap minim.
Pada akhirnya, tantangan terbesar diplomasi bukan hanya mendapatkan pengakuan dunia luar, tetapi mampu menjelaskan kepada rakyat sendiri pentingnya langkah yang diambil pemerintah. Diplomasi akan lebih kokoh jika masyarakat paham nilai strategis di baliknya, dan tidak sekadar melihatnya sebagai kegiatan seremonial yang hanya dinikmati para elite.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
