Ancaman banjir kini tidak hanya menghantui kawasan padat penduduk, tetapi juga tempat-tempat mewah seperti Kelapa Gading, Jakarta Timur, dan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Masifnya pembangunan gedung-gedung dan kawasan komersial tanpa memperhitungkan lingkungan disebut sebagai penyebab langsung dari fenomena ini. Menurut Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto, jika Jakarta ingin bebas dari banjir atau setidaknya mengurangi genangan air, pembangunan komersial yang merugikan lingkungan harus dihentikan.
Pembangunan yang hanya fokus pada profit akan memberikan dampak negatif, seperti banjir yang merambah daerah padat penduduk hingga pemukiman mewah. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan komitmen pemerintah dalam menjadikan Jakarta bebas dari banjir. Suhu yang semakin meningkat, polusi udara, kenaikan sampah harian, dan hilangnya area resapan air akibat lahan yang tidak terkendali semakin memperburuk kondisi banjir di Jakarta.
Pemerintah harus memprioritaskan tata ruang manusia dan sumber daya manusia daripada terus memperluas tata ruang gedung. Gubernur Jakarta disorot oleh Hari Purwanto karena pernyataannya bahwa Jakarta tidak mungkin sepenuhnya bebas dari banjir, yang dinilai sebagai sikap menerima keadaan ketimbang mencari solusi konkret. Mengubah rumah menjadi tempat usaha juga menjadi sorotan, dengan pengamat perkotaan Yayat Supriatna menekankan bahwa hal tersebut sebaiknya memenuhi kebutuhan lingkungan sekitar.
OSS 2025 yang terbaru menetapkan keterlibatan RDTR sebagai faktor penentu utama dalam perizinan usaha, melalui validasi zonasi otomatis. Kesesuaian lokasi usaha dengan RDTR harus ketat, dan jika tidak sesuai zonasi, permohonan NIB bisa ditolak. Ini menunjukkan pentingnya perencanaan tata ruang yang detail dan digital untuk mencegah masalah di kemudian hari. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, diharapkan Jakarta bisa mengurangi risiko banjir dan memastikan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
