Partai Golkar menegaskan penolakan terhadap usulan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menjelaskan bahwa ambang batas tersebut merupakan instrumen konstitusional dan demokratis yang penting untuk memperkuat sistem kepartaian di Indonesia. Menurutnya, penolakan terhadap parliamentary threshold sebenarnya merupakan penolakan terhadap sistem multipartai yang sederhana, dan dapat berpotensi memunculkan sistem multipartai ekstrem yang tidak sesuai dengan karakter sistem presidensial Indonesia. Sarmuji menekankan pentingnya konsistensi dalam membangun sistem politik Indonesia, karena dalam konteks presidensialisme, Indonesia memerlukan sistem multipartai yang sederhana agar pemerintahan dapat berjalan efektif sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
Tolak Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Khawatir Negara Lumpuh
Read Also
Recommendation for You

Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil, memberikan sanjungan terbuka kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam…

Pengamat sosial politik, Erizal, memberikan analisis terkait langkah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putranya,…

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) wilayah Sulawesi Selatan siap menyambut Pemilu 2029 dengan langkah strategis. DPW…

Pemilihan Presiden tahun 2029 masih beberapa tahun lagi, namun partai koalisi pemerintah telah mulai mendorong…

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bun Joi Phiau menanggapi pernyataan satir Gubernur Jakarta Pramono Anung…







