Partai Golkar menegaskan penolakan terhadap usulan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menjelaskan bahwa ambang batas tersebut merupakan instrumen konstitusional dan demokratis yang penting untuk memperkuat sistem kepartaian di Indonesia. Menurutnya, penolakan terhadap parliamentary threshold sebenarnya merupakan penolakan terhadap sistem multipartai yang sederhana, dan dapat berpotensi memunculkan sistem multipartai ekstrem yang tidak sesuai dengan karakter sistem presidensial Indonesia. Sarmuji menekankan pentingnya konsistensi dalam membangun sistem politik Indonesia, karena dalam konteks presidensialisme, Indonesia memerlukan sistem multipartai yang sederhana agar pemerintahan dapat berjalan efektif sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
Tolak Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Khawatir Negara Lumpuh
Read Also
Recommendation for You
Persoalan politik muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan. Namun, informasi yang tersedia…
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan…
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dijadwalkan bertandang ke Makassar. Rencana kunjungan…
Eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengusulkan agar syarat pendidikan bagi pejabat publik kembali…
Politisi Akbar Faizal menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan terkait diskualifikasi Gibran Rakabuming….
Isu mengenai kemungkinan Puan Maharani menggantikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden beredar di tengah pembahasan…
