Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mendorong pemerintah untuk menetapkan status darurat kemanusiaan atau bencana nasional atas dampak banjir besar yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurut Busyro, tragedi ini hanya merupakan bagian dari rangkaian persoalan kemanusiaan yang lebih luas di Indonesia, termasuk konflik agraria dan dampak proyek strategis. Ia mengkritik praktik radikalisme politik dan terorisme politik yang dianggap sebagai penyebab utama dari tragedi kemanusiaan ini.
Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak wilayah di Indonesia mengalami tragedi serupa, seperti Rempang, Ternate, Morowali, dan Banten. Pola yang muncul menyoroti dampak serius dari radikalisme politik yang dilakukan oleh negara. Busyro meminta agar Presiden dan DPR segera mengambil keputusan politik terkait dengan kondisi tersebut dalam dua hari ke depan.
Selain menekankan pentingnya menetapkan status darurat kemanusiaan, Busyro juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap alur bantuan yang diberikan. Ia menolak jika penanganan bencana hanya diserahkan kepada aparat tanpa pengawasan publik. Busyro juga mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh, mengingat anggaran yang besar yang dialokasikan untuk program tersebut. Muhammadiyah juga mendorong agar aktor-aktor masyarakat sipil terlibat aktif dalam pengawasan penanganan bencana.
Meskipun masyarakat memberikan bantuan, Busyro menekankan bahwa tindakan tersebut tidak akan cukup tanpa langkah struktural dari negara. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah konkret yang diambil oleh negara untuk menangani bencana tersebut. Selain itu, ia juga mengapresiasi inisiatif masyarakat sipil namun mengingatkan bahwa bantuan tersebut harus didukung oleh langkah-langkah struktural yang lebih besar dari pemerintah.
