Pandangan dari Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra terkait sistem pemilihan umum (pemilu) yang membuat orang-orang berbakat di bidang politik sulit dikenal publik, menjadi sorotan dalam konteks politik saat ini. Banyak posisi anggota DPR yang diisi oleh selebritas atau artis, dengan Ketua Parpol turut berperan dalam menentukan Caleg DPR. Meskipun keberadaan artis dalam dunia politik tidak dapat dihindari, namun tingkah laku beberapa artis dalam dunia politik yang tampak negatif dan viral, menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap peran mereka di lembaga legislatif.
Kehadiran artis sebagai calon legislator didorong oleh keterkenalan dan dukungan finansial dari parpol yang mengajak mereka untuk bergabung. Pesaing dari luar artis sulit bersaing dengan artis yang telah dikenal secara luas, baik dari segi popularitas, finansial, maupun jejaring politik. Akibatnya, kinerja legislatif dari artis-artis ini cenderung kurang kritis, minim kreativitas, dan memiliki minim prestasi.
Perjalanan artis menuju Senayan biasanya didukung sepenuhnya oleh partai politik dengan biaya fantastis. Dalam upaya memperebutkan satu kursi DPR, parpol biasanya menyiapkan dana besar hingga puluhan miliar rupiah untuk mendukung kandidat artis secara finansial serta promosi. Dengan demikian, integritas dan kualitas dari artis-artis yang terpilih sebagai anggota DPR mulai dipertanyakan oleh publik secara luas.
