Mutasi 25 Pejabat oleh Dedi Mulyadi Jelang Lebaran: Daftar Terbaru

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melakukan perombakan besar dalam struktur birokrasi menjelang Lebaran dengan merotasi dan mempromosikan 25 pejabat eselon II. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemprov Jabar untuk menyegarkan organisasi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah. Pelantikan pejabat dilakukan di lapangan terbuka di Kabupaten Karawang, dengan prosesi disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam daftar yang diumumkan, terdapat 25 nama pejabat yang mengalami rotasi maupun promosi. Perombakan dilakukan sebelum Gubernur Dedi Mulyadi genap menjabat 100 hari. Dalam sambutannya, ia berharap para pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Beberapa pejabat yang diangkat gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil, kini dipindah atau mendapatkan posisi baru di era kepemimpinan Dedi Mulyadi.

Berdasarkan daftar yang diumumkan, berikut adalah beberapa nama pejabat yang baru saja dilantik sebagai pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diantaranya adalah Dedi Taufik Kurohman, Nining Yuliastiani, Noneng Komara Nengsih, Bambang Tirtoyuliono, Ai Saadiyah Dwidaningsih, Dedi Supandi, Sumasna, Mohammad Taufiq Budi, Linda Al Amin, Mas Adi Komar, Ika Mardiah, Hery Antasari, Asep Sukmana, Wahyu Mijaya, Benny Bachtiar, Iendra Sofyan, Teten Ali Mulku Engkun, Yuke Mauliani Septina, Tulus Arifan, Mochamad Ade Afriandi, Lusi Lesminingwati, Dedi Mulyadi, Deny Hermawan, Akhmad Taufiqurrachman, dan Ferry Achmad Firdaus Mansoer.

Meski telah dilakukan rotasi, beberapa posisi di lingkungan Pemprov Jabar masih kosong. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Organisasi, serta Kepala Biro Perekonomian merupakan beberapa posisi yang masih belum diisi. Proses rotasi dan promosi pejabat diharapkan dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah daerah di Jawa Barat.

Source link