Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan kebijakan agar vasektomi dijadikan syarat bagi keluarga miskin untuk menerima bantuan sosial (bansos), namun hal ini menuai pro dan kontra. Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI) menilai bahwa kaitan akses bansos dengan prosedur medis tertentu dapat menimbulkan tekanan pada masyarakat, terutama kelompok ekonomi rentan. Pasalnya, vasektomi seharusnya merupakan keputusan yang didasarkan pada sukarela pasien setelah menerima informasi yang lengkap. Menurut Sekretaris Jenderal HIFDI, dr. Putro Muhammad, prinsip otonomi pasien harus dijunjung tinggi dalam memilih layanan kesehatan, tanpa adanya syarat administratif sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan sosial. Meskipun pengendalian jumlah kelahiran penting untuk pembangunan, pendekatan tersebut harus didasari atas asas keadilan, kesukarelaan, dan penghormatan terhadap integritas keluarga. HIFDI juga mendukung upaya edukatif mengenai kontrasepsi pria, termasuk vasektomi, namun penting untuk menyusun kebijakan kesehatan dengan prinsip kehati-hatian, empati, dan melibatkan partisipasi masyarakat, serta melindungi hak pasien dalam membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang utuh.
