PortalBeritaMerdeka.com adalah portal berita harian di Indonesia yang menyajikan informasi terkini dari berbagai bidang, termasuk politik, kriminal, otomotif, olahraga, dan lainnya.

Penyebab Kasus Kriminal Involving Tentara: Faktor-faktor yang Mendorong

Kasus kekerasan yang berujung pada pembunuhan dengan latar belakang persoalan ekonomi yang diduga melibatkan prajurit TNI semakin menjadi perhatian. Berbagai insiden seperti pembunuhan bos rental mobil di Tangerang, pembunuhan agen mobil di Aceh, dan keterlibatan oknum TNI dalam penembakan terkait judi sabung ayam di Lampung, semakin menambah kompleksitas situasi. Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyarankan bahwa kasus-kasus tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kesejahteraan prajurit TNI yang tidak memadai. Menurutnya, faktor-faktor lain seperti pengaruh lingkungan, gaya hidup, kurangnya pengawasan, weapon effect, dan escalation of commitment juga memiliki peran dalam terjadinya kasus-kasus tersebut.

Fahmi secara tegas menyatakan bahwa faktor kesejahteraan bukanlah satu-satunya pemicu masalah ini. Sejumlah faktor lain seperti pengaruh lingkungan, budaya organisasi, senjata sebagai pendorong kekerasan, minimnya pengawasan di luar dinas, dan gaya hidup dan pola konsumsi yang tidak sehat juga ikut memainkan peran penting. Menurut Fahmi, penting bagi TNI untuk mengubah budaya organisasi, memperketat pengawasan, memberikan edukasi tentang manajemen keuangan dan gaya hidup, serta menindak tegas prajurit yang terlibat dalam kegiatan ilegal.

Selain itu, Kriminolog Universitas Indonesia Ardi Putra mengatakan bahwa kasus-kasus ini juga dipengaruhi oleh pertimbangan rasional para prajurit yang terlibat, yang melibatkan faktor keuntungan ekonomi dan relasi kuasa mereka sebagai aparat. Meskipun TNI sering menegaskan akan menindak tegas anggota yang terlibat dalam kriminalitas, masih perlu adanya kontrol internal yang lebih ketat serta pendidikan kepada prajurit tentang konsekuensi dari perilaku yang melanggar hukum. Dengan demikian, penanganan yang tegas, pengawasan yang ketat, dan perubahan budaya organisasi diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi fenomena ini secara efektif.

Source link