PortalBeritaMerdeka.com adalah portal berita harian di Indonesia yang menyajikan informasi terkini dari berbagai bidang, termasuk politik, kriminal, otomotif, olahraga, dan lainnya.

Pertanyaan Anggota DPR terhadap Penunjukan 11 Kader PSI di FOLU Net Sink 2030

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman mempertanyakan proses penunjukan belasan kader PSI sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni. Alex ingin agar Raja Juli membuka secara publik proses penunjukan 25 persen kolega satu partainya dalam proyek tersebut. Menurut Alex, transparansi dalam proses penunjukan ini sangat penting, terutama karena Raja Juli adalah Sekjen PSI.

FOLU Net Sink 2030 adalah dokumen perencanaan yang menyatakan target dan kebijakan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca hingga tahun 2030. Alex meragukan optimalnya dana hibah untuk program tersebut mengingat komposisi tim yang terlibat. Dia menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan personel dalam tim FOLU Net Sink 2030 tersebut, agar tidak ada kesan bahwa keputusan hanya terkait dengan pemberian kekuasaan.

Dana hibah untuk FOLU Net Sink 2030 berasal dari Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022. Menhut Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab tim, dengan 43 orang anggota, termasuk 12 orang dari PSI. Juru Bicara DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang, mengonfirmasi bahwa kader PSI terlibat dalam FOLU Net Sink 2030 Kemenhut, untuk membantu Menteri Raja Juli Antoni dalam bidang administrasi FOLU.

Jadi, meskipun ada kekhawatiran terkait transparansi dan optimalisasi dana hibah, kader-kader PSI yang terlibat dipastikan memiliki kapasitas dan integritas. Peran mereka dalam tim lebih ke arah dukungan kesekretariatan untuk membantu Menteri Kehutanan dalam administrasi FOLU. Semua keputusan dan proses ini harus dilakukan secara transparan untuk memastikan kepercayaan publik.

Source link