Pemerintah melalui Istana memberikan tanggapan terkait kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan adanya dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, pemerintah sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Langkah pemberantasan korupsi ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bertekad melawan berbagai bentuk korupsi, baik di lingkungan lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina, baik di tingkat holding maupun anak perusahaannya, untuk segera memperbaiki tata kelola setelah kasus ini terungkap. Diharapkan dengan perbaikan tersebut, Pertamina dapat menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional. Hasan menekankan bahwa Pertamina adalah salah satu pilar utama perekonomian nasional, sehingga perbaikan dalam tata kelola perusahaan sangat penting.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa kasus oplosan BBM menjadi fokus utama pemerintah. Ia ingin menertibkan tata kelola sektor minyak di Indonesia dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Prabowo menyatakan komitmennya untuk membersihkan dan menegakkan aturan demi membela kepentingan rakyat.
