Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Penyelidikan oleh Kejaksaan Agung menunjukkan adanya dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Pemerintah mendukung tindakan hukum Jaksa Agung sebagai bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di lembaga negara maupun BUMN. Selain itu, pemerintah mendorong Pertamina untuk meningkatkan tata kelola perusahaan menyusul skandal ini.
Pertamina sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia harus membersihkan operasinya untuk memastikan tata kelola yang baik. Reformasi diharapkan dapat memperkuat posisi dan profesionalisme Pertamina. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap kasus penipuan bahan bakar dan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas negara dengan mengutamakan kepentingan publik.
Pertamina telah diakui sebagai aset nasional dan kekuatan besar dalam ekonomi Indonesia. Pemerintah mendukung upaya Pertamina untuk membersihkan operasinya agar muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Semua langkah ini diambil untuk memastikan Pertamina tetap menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi Indonesia.
