Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengumumkan delapan kebijakan penting yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi negara secara keseluruhan. Beberapa di antara kebijakan yang diumumkan mencakup program Makan Bergizi Gratis, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), serta bantuan sosial (bansos) yang akan diterapkan sepanjang tahun ini.
Dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, ia juga merincikan secara detail delapan kebijakan penting yang diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tersebut.
Beberapa di antara kebijakan tersebut meliputi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta pemberian THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Selain itu, stimulus ekonomi juga akan diberlakukan selama bulan Ramadhan dan Lebaran, termasuk paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik dan pajak penjualan barang mewah.
Prabowo juga menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan yang diyakininya akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Selain itu, rencana pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan Dana Investasi Nasional (Danantara) juga menjadi langkah yang diungkapkan untuk memperkuat ekonomi negara.
Berbagai kebijakan lainnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, serta revisi peraturan untuk mempermudah berusaha, juga akan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi. Dukungan terhadap sektor ekspor Sumber Daya Alam (SDA) dan kebijakan internasional juga menjadi fokus utama dalam langkah-langkah yang diambil.
Prabowo dan sejumlah menteri serta pejabat terkait lainnya turut serta dalam pengumuman kebijakan-kebijakan ekonomi ini, di mana kolaborasi antarinstansi dianggap sangat penting untuk mencapai hasil optimal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
