Penemuan Menjanjikan: Anggaran Tak Berguna untuk Rakyat

Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam efisiensi anggaran. Menurut Jimly, langkah ini dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan APBN dan APBD di seluruh Indonesia. Sejak era reformasi, sekitar 50 persen anggaran negara dianggap tidak memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat. Presiden Prabowo telah memotong anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun, termasuk pemangkasan anggaran kementerian, lembaga, dan dana transfer ke daerah. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga mengalami pemangkasan signifikan. Meskipun beberapa pihak prihatin dengan dampak dari pemangkasan anggaran ini, Anthony menegaskan bahwa keprihatinan tersebut tidak beralasan. Langkah-langkah efisiensi anggaran yang diambil oleh Presiden Prabowo dianggap berpotensi untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penggunaan anggaran negara.