Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) berkomitmen untuk membantu transisi energi jangka panjang dengan merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Dalam pertemuan dengan ORTN BRIN dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa pembangunan energi nuklir bukanlah hal yang sederhana. Penggunaan nuklir saat ini masih terbatas pada sektor non-energi, namun dengan komitmen untuk mencapai Net Zero Emission 2060, energi nuklir diharapkan menjadi solusi utama untuk energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi cepat.
Meskipun begitu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengembangan PLTN, termasuk posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi, dan pemetaan stakeholder terkait. Sebagai langkah strategis, Bappenas akan membentuk kelompok kerja untuk merevisi isu kelembagaan dan menyusun rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pengembangan PLTN.
Beberapa langkah strategis yang akan diambil dalam pengembangan PLTN meliputi pembentukan tim percepatan pembangunan, reformasi regulasi dan kebijakan, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Namun, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, mengakui bahwa tantangan dalam pembangunan PLTN tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup isu sosial dan politik. Meskipun telah secara resmi diumumkan, rencana pembangunan PLTN masih harus mengatasi berbagai kendala sebelum menjadi kenyataan.
