Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tidak akan dilantik pada gelombang pertama, yang dijadwalkan pada tanggal 6 Februari mendatang. Sejumlah kepala daerah terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam gelombang pertama, asalkan tidak terlibat dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelantikan tersebut akan berlangsung di Jakarta, sebelum ibu kota negara resmi dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Fadjry Djufry, menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah yang masih terlibat dalam sengketa PHP akan dilakukan setelah putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap. Proses hukum di MK diperkirakan akan berlangsung hingga pertengahan April, dengan libur Lebaran di awal bulan April menjadi faktor tambahan. Daerah-daerah di Sulawesi Selatan yang masih dalam sengketa PHP meliputi Kota Makassar, Parepare, Palopo, Takalar, Pangkep, Jeneponto, Pinrang, Toraja Utara, Bulukumba, Selayar, dan pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan.
Sementara itu, 14 wilayah di Sulawesi Selatan yang tidak terlibat dalam sengketa dan akan dilantik lebih dahulu meliputi Kabupaten Gowa, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Maros, Barru, Sidrap, Enrekang, Tana Toraja, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Pelantikan bagi daerah yang masih bersengketa akan dilakukan setelah putusan MK final dengan kekuatan hukum tetap.
