“2 Pajak Kendaraan Baru 2025: Penemuan Menjanjikan”

Pemerintah Indonesia berencana menerapkan dua pajak baru untuk kendaraan bermotor mulai tahun 2025 sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kebijakan tersebut, akan ada dua jenis pungutan tambahan yang dikenakan, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan sumbangan penting terhadap pendapatan negara dan mempercepat peralihan menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pembayaran pajak kendaraan bermotor akan mencakup tujuh komponen pajak, termasuk BBNKB, PKB, SWDKLLJ, dan biaya administrasi lainnya. Sebagai bagian dari pembaruan, lembar belakang STNK akan mengalami perubahan dengan penambahan dua kolom baru terkait opsi PKB dan opsi BBNKB. Proses perhitungan pembayaran PKB dan BBNKB dilakukan dengan menambahkan persentase kenaikan pada nilai pajak yang telah ditentukan. Pemilik kendaraan diwajibkan untuk membayar kedua pajak bersamaan untuk menyederhanakan proses pembayaran dan administrasi. Kebijakan ini juga mendukung optimalisasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah dengan mempermudah pemantauan dan pelaporan pembayaran pajak serta meningkatkan efisiensi administrasi pajak secara keseluruhan.