Pada bulan September 2014, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi keluar dari Partai Gerindra sebagai tanda ketidaksetujuannya terhadap pendekatan partai terkait pemilihan kepala daerah. Gerindra pada saat itu mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini menuai kritik dari pemerhati sosial politik, seperti Jhon Sitorus, yang menganggap bahwa mekanisme tersebut dapat merugikan demokrasi dengan mengurangi kesempatan yang sama bagi semua untuk berkompetisi secara adil. Jhon Sitorus juga menekankan bahwa pemilihan langsung memberikan peluang kepada berbagai kalangan, termasuk bukan elit politik, untuk bersaing dalam perhelatan demokrasi.
Meskipun demikian, usulan serupa kembali mencuat, kali ini dari Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Keputusan tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat dan mendapat sorotan dari pengamat politik terkait arah reformasi demokrasi di Indonesia. Dengan bergulirnya wacana ini, perdebatan pun semakin meriah, menunjukkan kompleksitas dan dinamika dalam perjalanan politik di Tanah Air.
