Anggota DPR Dituduh Menyalahgunakan KIPK di Pilkada, Bawaslu Dikejar untuk Bertindak Cepat

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengingatkan para penyelenggara pemilu tentang potensi kecurangan dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah dugaan bahwa oknum anggota DPR RI memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) untuk mendukung calon mereka dalam Pilkada.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi diyakini dapat efektif dalam meraih kemenangan dan mendapatkan suara. Neni menyatakan bahwa cara tersebut biasanya dimulai sejak sebelum tahapan pencalonan partai politik dan koalisi.

Untuk mencegah hal ini, Neni menyarankan agar Bawaslu mulai mengawasi gerak-gerik partai politik meskipun belum memasuki tahapan kampanye dan penetapan Paslon. Hal ini sebagai langkah pencegahan agar tidak ada pihak yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kampanye yang tersembunyi.

Staf Khusus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi, Billy Mambrasar, juga mengungkapkan temuan timnya terkait penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), salah satunya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Beberapa pemuda melaporkan penggunaan KIPK sebagai materi kampanye oleh oknum anggota DPR untuk kepentingan keluarganya yang maju dalam Pilkada 2024.