Dalam seminar yang berjudul “Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kuasa, Sebuah Diskursus” yang diselenggarakan oleh Center for Security and Foreign Affairs Universitas Kristen Indonesia (CESFAS UKI) bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) bertujuan untuk membahas isu spyware dan pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil. Acara ini dihadiri oleh berbagai pakar dan praktisi di bidangnya, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan ke depan.
Guru Besar Keamanan Internasional UKI, Angel Damayanti, menyampaikan pandangannya mengenai RUU spionase, norma, dan etika dalam memperoleh informasi. Beliau menekankan pentingnya kejelasan dalam mendefinisikan ancaman untuk menciptakan regulasi yang efektif. Dalam konteks pembuatan RUU, Angel menekankan perlunya kesepakatan dalam persepsi terhadap apa yang dianggap sebagai ancaman, seperti dalam kasus terorisme di mana terdapat perbedaan pandangan mengenai status perempuan, remaja, dan anak apakah sebagai korban, pelaku, atau ancaman.
Selain itu, Angel juga menyoroti masalah e-commerce yang sering dimanfaatkan untuk membeli alat-alat pembuatan bom dalam aksi-aksi terorisme. Beliau menegaskan bahwa RUU harus mengatur dengan jelas apakah barang bukti digital dari spionase dapat digunakan dalam pengadilan kasus terorisme untuk membantu hakim dalam memberikan putusan yang lebih adil. Semua upaya ini diharapkan dapat membantu Indonesia menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital ini dengan lebih siap dan responsif.
