portalberitamerdeka.com portal berisi berita harian di indonesia termasuk geo politik seperti paslon prabowo subianto
Berita  

Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo-Gibran Dapat Direkomendasikan oleh Kementerian Khusus

Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo-Gibran Dapat Direkomendasikan oleh Kementerian Khusus

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Adi Prayitno, seorang Dosen Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan bahwa perlu adanya pembentukan kementerian khusus yang akan mengurus program Makan Siang dan Susu Gratis jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024—2029.

Menurut Adi, urusan seperti makan siang gratis dan susu gratis membutuhkan penanganan yang spesifik, sehingga perlu dibentuk kementerian yang akan memiliki fokus khusus dalam mengurus hal tersebut.

“Urusan makan siang gratis dan susu gratis memang penting untuk diurus oleh kementerian tersendiri,” ujar Adi pada pagi hari, seperti yang dikutip dari ANTARA.

Selain itu, Adi juga berpendapat bahwa bidang pendidikan, kebudayaan, dan riset seharusnya juga menjadi kementerian tersendiri, bukan digabungkan dalam satu kementerian seperti saat ini.

“Urusan riset harus menjadi kementerian tersendiri, kebudayaan dan pendidikan juga harus menjadi kementerian tersendiri. Jangan digabungkan dengan pendidikan, karena akan terjadi tumpang tindih,” jelasnya.

Adi menyatakan bahwa dengan pembentukan kementerian yang khusus untuk bidang-bidang tersebut, maka akan menghindari tumpang tindih dalam pengelolaan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, juga berpendapat bahwa penambahan jumlah kementerian adalah hal yang wajar mengingat Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki tantangan yang besar juga.

Meskipun kabar mengenai rencana pembentukan 40 kementerian oleh Prabowo Subianto tidak disangkal, Habiburokhman menegaskan bahwa ide tersebut bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik partai pendukung Prabowo dan jumlah kementerian yang banyak seharusnya tidak diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan politik semata. (*)

Exit mobile version