FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sejak awal ingin menggantikan posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Bahkan untuk mewujudkan keinginannya itu, Jokowi mengutus menteri kepercayaannya untuk melobi ke Megawati.
Upaya itu, kata Hasto dilakukan sebelum Pilpres 2024 berlangsung. Sekitar 5-6 bulan sebelumnya.
“Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full,” kata Hasto saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full.
Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.
“Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan,” jelas Hasto.
Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDIP. Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.
Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden Kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaan.
