KPU mengakui telah berkolaborasi dengan perusahaan teknologi China, Alibaba, tetapi kerja sama tersebut disembunyikan karena masalah keamanan data. Denny Siregar menyatakan bahwa tidak apa-apa jika KPU tidak membuka informasi terkait kerja sama tersebut. Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) meminta KPU untuk membawa dokumen kerja sama dengan Alibaba ke persidangan selanjutnya.
Yakin juga mengajukan dua permohonan kepada KIP terkait akses lebih baik ke data real count dan rincian infrastruktur sistem IT KPU terkait Pemilu 2024. Mereka menekankan bahwa pemantauan manual tidak praktis mengingat jumlah TPS yang sangat besar. Selain itu, Yakin juga ingin mengetahui informasi rinci tentang infrastruktur IT KPU terkait Pemilu 2024, termasuk topologi, server fisik dan cloud, lokasi server, jaringan, dan langkah-langkah keamanan siber.
