Berita  

Megawati dan JK Cemas Terhadap Masa Depan Demokrasi, Menurut Mahfud MD Tidak Perlu Ada Pemilu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki kesamaan cara pandang dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK terkait kondisi demokrasi di Indonesia dewasa ini.

Mahfud MD mengatakan Megawati sudah bertemu dengan minimal 16 guru besar yang meminta untuk memimpin gerakan memperbaiki demokrasi.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia dianggap telah rusak dan diambil alih oleh nepotisme dan kekuasaan.

Mahfud menjelaskan bahwa hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh JK dalam pidatonya di Universitas Indonesia beberapa waktu lalu.

“Persis seperti yang dikatakan oleh Pak Jusuf Kalla, besok orang ingin menjadi calon, tidak perlu menggunakan pemilu. Mereka yang memiliki uang, mereka yang memiliki hubungan dengan kekuasaan langsung saja,” ujar Mahfud di kediaman seniman Butet Kartaredjasa, DI Yogyakarta, Senin (11/3).

“Pak Jusuf Kalla pidato di UI begitu. Dan Bu Mega membaca hal yang sama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan bahwa Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sedang mematangkan rencana untuk mengajukan hak angket dan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Itu (angket) dalam jangka pendek. Mungkin dalam jangka menengah, menuju Bulan Oktober, masih akan terjadi dinamika,” tambahnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan bahwa banyak pihak menilai demokrasi dalam pemilu 2024 perlu dikoreksi dan dievaluasi.

“Saya menyebut pemilu sebagai yang terburuk dalam sejarah setelah tahun 55. Artinya, pemilu dan demokrasi diatur oleh minoritas – sekelompok kecil orang dengan uang,” katanya.

Exit mobile version