FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan penghapusan ambang batas 4 persen bagi Parpol yang direncanakan akan berlaku pada Pemilu 2029, sejumlah pihak mengungkapkan protes keras. Keputusan tersebut dianggap di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Salah satu yang menyampaikan protes adalah anggota DPR RI dan politisi Partai Demokrat, Benny K Harman, melalui akun twitternya, @BennyHarmanID.
“Masih tentang MK. Saya mendengar kabar bahwa MK membuat keputusan yang menghapus ambang batas perolehan kursi Parpol agar dapat mengirimkan wakilnya ke DPR. Ini adalah sebuah pemikiran yang keliru. Mengapa? Karena MK kini menambahkan kewenangannya sendiri,” tulis Benny dalam cuitannya, seperti yang dilaporkan pada Kamis (7/3/2024).
Menurut Benny, MK saat ini tidak lagi menguji apakah sebagian atau seluruh UU bertentangan dengan konstitusi, tetapi menguji UU berdasarkan hasil kerja pembentuk UU dengan pemikiran mereka sendiri, bukan dengan UUD.
“Jika ada pasal dalam UU yang merupakan kebijakan pembentuk UU (legal policy), maka secara otomatis dibatalkan jika kebijakan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan pemikiran para hakim MK, bukan bertentangan dengan isi konstitusi atau UUD,” kritik Benny.
“Ada yang tidak setuju, mari kita diskusi. Ada yang tidak melihat, saya tunjukkan agar mata kita terbuka lebar. #RakyatMonitor#,” tambahnya.
Tulisan Benny tersebut mendapat tanggapan dari warganet. Banyak yang menyoroti sikap Partai Demokrat yang mendukung pasangan yang lolos berkat pelanggaran etik berat di MK.
“MK telah menambah kewenangannya dengan menerima gugatan batas usia cawapres, yang seharusnya menjadi wewenang DPR untuk memutuskannya. Tapi selama menguntungkan kelompoknya, mereka membiarkannya saja, bukan?” tulis akun @asfa*** di kolom komentar.
