FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara menanggapi isu hak angket yang sedang ramai dibicarakan setelah pemilihan. Anggota DPR RI tersebut menyatakan bahwa PPP saat ini berada dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini dikarenakan dua kader dari partai tersebut menjabat sebagai menteri.
“Terkait hak angket, posisi PPP saat ini berada di dalam pemerintahan. Meskipun dalam konteks pilpres, kita berkoalisi dengan PDIP,” kata Amir Uskara kepada wartawan, Kamis (29/2/2024).
“Saat ini, PPP memiliki dua menteri di kabinet, termasuk satu wamen. Bahkan Ketum PPP merupakan utusan presiden. Terkait dengan pemerintahan saat ini, saya kira posisi PPP sudah jelas,” tambahnya.
Tentang sikap PPP ke depan, akan ditentukan setelah berakhirnya pemerintahan Jokowi. Apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah Prabowo-Gibran.
“Pasca pilpres 2024 atau setelah pelantikan, kita belum mengetahui sikap PPP karena hal tersebut belum dibahas,” ungkap Amir.
Menurut Amir, langkah partainya akan dibicarakan terlebih dahulu secara internal di PPP. Hingga saat ini belum ada pembicaraan konkret mengenai hal tersebut.
“Namun terkait pasca pilpres, tentu kita akan melihat perkembangannya ke depan,” tegasnya.
Amir mengungkapkan bahwa PPP pernah menjadi partai oposisi pada masa orde baru dan juga menjadi bagian dari pemerintahan selama era reformasi.
“Setelah reformasi, PPP selalu ada di dalam pemerintahan namun hal itu tidak menutup kemungkinan PPP menjadi oposisi. Karena sejak era orde baru, PPP memang berada di posisi oposisi. Kita tunggu saja ke depannya,” pungkasnya. (Ikbal/fajar)
