Setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberlakukan sanksi terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari dan enam anggota KPU lainnya, pencalonan Gibran menjadi topik hangat yang dianggap merusak Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, bahkan menyerukan kepada sejumlah tokoh politik untuk mengevaluasi hati nurani mereka terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Dia meminta para tokoh tersebut untuk menyelamatkan bangsa dan demokrasi yang menurutnya telah rusak di rezim ini.
“Saudara @SBYudhoyono, prof @Yusrilihza_Mhd, pak @airlangga_hrt, pak @AgusYudhoyono, pak @ZUL_Hasan, pak @prabowo, Gibran diajukan menjadi calon wakil presiden dengan bukti pelanggaran etika di MK dan KPU. Semoga hati nurani Bapak-Bapak masih bisa tersentuh untuk menyelamatkan bangsa dan demokrasi,” tulis Said Didu, dikutip dari cuitan di akun twitternya, @msaid_didu.
Sebelumnya disebutkan bahwa putusan DKPP menambah daftar kecurangan Pemilu 2024 yang turut diwarnai cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, Halili Hasan, menyatakan kecurangan pemilu semakin mengkhawatirkan karena masalah netralitas instansi negara dan pemerintah. Termasuk keterlibatan TNI, polri, aparatur sipil negara, dan aparat desa.
“Termasuk politik program bantuan sosial di berbagai daerah,” tambahnya.
Halili menegaskan bahwa keputusan DKPP juga meyakinkan publik bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres sangat bermasalah, terutama dari sisi etika dan hukum. (bs-sam/fajar)
