Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengkritik secara keras mengenai pembangunan ibu kota negara Nusantara (IKN).
Dia mencontohkan Malaysia yang melakukan pemindahan pusat pemerintahan, bukan pemindahan ibu kota.
Menurutnya, Malaysia membangun pusat pemerintahan baru saat negaranya surplus dan tidak memiliki utang.
Ia juga menyebutkan bahwa hampir semua negara yang melakukan pemindahan adalah negara federal seperti Amerika, Australia, Malaysia, Pakistan, Nigeria, dan Burma.
Menurut JK, negara federal lebih mudah untuk pindah ibu kota karena memiliki sedikit pemerintahan.
Jika terdapat investor yang ingin berinvestasi di Johor atau Kelantan, mereka tidak perlu datang ke Kuala Lumpur, tetapi cukup di negara bagian tersebut untuk urusan administrasi.
Sementara di Indonesia, jika ada yang ingin membangun pabrik di Sulawesi, mereka harus mengurus perizinan terlebih dahulu di Jakarta.
Lebih lanjut, Kalla memberikan contoh lain yang membuat Indonesia sulit untuk pindah ibu kota, yaitu Kompleks Kementerian Keuangan yang luasnya mencapai 50-200 hektar dengan jumlah pegawai ratusan ribu.
“Bagaimana pindahnya, itu ongkosnya kira-kira bagaimana,” tambah pria kelahiran Bone Sulsel ini.
