Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo, kembali mendapat kritikan. Ganjar dianggap gagal menyelesaikan masalah kemiskinan di Jawa Tengah setelah 10 tahun menjabat.
Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan, mengklaim bahwa tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Jawa Tengah selama pemerintahan Ganjar menunjukkan bahwa gubernur tersebut telah gagal total selama lebih dari satu dekade.
“Namun, tetap saja dia dipaksa menjadi Capres oleh PDIP. Jadi, kriteria Capres yang dipilih oleh PDIP menjadi tidak jelas setelah menetapkan Ganjar sebagai Capresnya,” kata Muslim dalam keterangannya yang diterima oleh redaksi fajar.co.id pada Jumat (12/1/2024).
Muslim juga merasa terkejut dengan data kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah tersebut, di mana Ganjar sempat menduduki peringkat teratas dalam survei lembaga tersebut.
“Itu lembaga survei apa? Maka, tidak mengherankan jika lembaga survei tersebut dianggap sebagai lembaga survei berbayar. Lebih baik ubah saja namanya menjadi perusahaan survei bukan lembaga survei. Dan akan lebih kacau lagi jika Capresnya nanti hanya menjadi boneka,” ujar Muslim.
Dalam pandangan Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), juga menyebut bahwa nama Ganjar sering dikaitkan dengan sejumlah permasalahan kontroversial selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Salah satunya adalah tidak memberikan izin kepada penduduk lokal di Kendeng, Rembang, untuk membangun pabrik semen.
Dedi juga menyebut bahwa Ganjar dianggap tidak mempedulikan putusan pengadilan yang meminta izin tersebut dicabut.
Diketahui, warga telah menggugat Ganjar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 yang mengatur tentang izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan dan pembangunan pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk (kini bernama PT Semen Indonesia) di Kabupaten Rembang sedang dilombakan oleh masyarakat Keneng.
