FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisasi bantuan sosial (bansos) oleh elit politik tertentu dalam momen politik tahun 2024 disayangkan oleh banyak pihak. Pasalnya, bansos sudah menjadi program tahunan pemerintah sehingga seharusnya tidak dipolitisasi sedemikian rupa.
Tidak mengherankan, upaya politisasi bansos di tahun politik ini mencuatkan banyak sorotan dari berbagai kalangan. Termasuk sorotan dari Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati.
Dia menilai bahwa maraknya politisasi bansos oleh elit kelompok untuk mendapatkan simpati dan suara saat kampanye dapat merusak proses demokrasi yang ada.
Menurutnya, bansos bukanlah ‘milik perorangan’, melainkan program pemerintah. Namun, bansos diatur sedemikian rupa untuk kepentingan politik.
“Penerima bansos adalah mereka dengan jumlah KK dan pemilih basis yang sangat jelas dan diindikasikan akan dimanfaatkan oleh peserta pemilu,” ungkap Neni seperti yang dilansir dari jawapos.com.
Ini bukan kali pertama, Neni menyoroti kasus politisasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2019. “Penyaluran bansos dilakukan dengan pembagian stiker dan materi kampanye politik lainnya,” katanya.
Penyaluran bansos juga dilakukan pada saat-saat strategis seperti masa kampanye saat ini, baik dari pusat maupun di daerah. “Bukan hanya pada pemilihan presiden, tetapi juga untuk pemilihan legislatif. Modus ini biasanya digunakan pada pertemuan terbatas, tatap muka, dan saat reses anggota DPR/DPRD,” jelas Neni.
Menurut Neni, penyaluran bansos saat kampanye akan sulit dicegah, dilarang, atau dibatasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
