Netralitas aparat negara dalam Pemilihan Presiden 2024 menjadi sangat penting. Komitmen ini harus dihormati oleh semua pihak untuk memastikan kelangsungan demokrasi yang sudah dibangun dan agar tidak kembali ke masa Orde Baru.
Tuntutan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar-Mahfud Jawa Barat, TB Hasanuddin. Dia menegaskan bahwa demokrasi dapat hancur dan kembali ke masa Orde Baru jika TNI, Polri, dan Kejaksaan tidak netral selama pelaksanaan Pilpres 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian kantor TPD Ganjar-Mahfud Jabar di Kota Bandung, Minggu (24/12).
Hasanuddin menekankan bahwa TNI dan lembaga negara lain harus tetap netral sesuai dengan prinsip demokrasi di republik ini. Menurutnya, siapa pun yang mengganggu demokrasi, sama saja membawa kembali ke masa Orde Baru.
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa TNI dan lembaga negara lain tidak boleh terlibat dalam politik praktis sesuai dengan amanat dalam perundang-undangan yang ada.
Selain itu, Hasanuddin juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk bersikap netral selama pelaksanaan Pilpres 2024. Belakangan ini, Kemenkominfo dinilai tidak netral dengan melakukan pemblokiran terhadap akun-akun media sosial yang bersuara kritis.
Hasanuddin bahkan meminta Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, untuk mundur dari jabatannya jika mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024.
Dia juga meminta para sukarelawan dan kader partai politik pendukung Ganjar-Mahfud agar mau bergerak sampai ke desa-desa untuk menyosialisasikan pasangan calon nomor urut tiga.
Dengan tegas, Hasanuddin menegaskan bahwa netralitas aparat negara, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, dan Kemenkominfo, sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi dalam Pilpres 2024.
