Gerakan mahasiswa menolak politik dinasti semakin meningkat di Indonesia. Mereka juga mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Bahkan, para mahasiswa menyebut bahwa demokrasi Indonesia semakin rusak di bawah pemerintahan Jokowi. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (BEM UIN) Raden Fatah Palembang, secara terang-terangan menilai Presiden Jokowi telah merusak demokrasi Indonesia.
BEM UIN Palembang menolak praktik politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi, yang belakangan menjadi perbincangan publik. Ketua BEM UIN Palembang, M. Yoga Prasetyo, menyatakan kekecewaannya terhadap Presiden Jokowi. Yoga mengatakan bahwa Jokowi awalnya dianggap mampu bersentuhan langsung dengan rakyat, namun belakangan diam-diam mempersiapkan keluarganya untuk berkuasa dengan cara yang merugikan proses hukum dan demokrasi.
Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 dan adanya pelanggaran kode etik berat, BEM UIN menggelar aksi mimbar bebas di simpang lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Mereka menuntut revisi putusan MK 90 karena adanya cacat administratif dan ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, terlebih lagi ketua MK adalah paman dari Gibran.
