FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Kasus dugaan pelanggaran HAM terutama kasus penculikan aktivis dalam aksi demonstrasi 1997-1998, semakin hangat dibicarakan di tahun politik pilpres 2024.
Salah satu pemicunya adalah harapan dari keluarga korban dan kalangan aktivis sendiri, agar pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
Gerakan Aktivis 98 (Gerak98) Surabaya menjadi salah satu yang menyoroti hal ini. Mereka mendesak semua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 untuk memiliki langkah konkret dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
Aktivis penggerak sosial asal Surabaya, Dandik Katjasungkana mengungkapkan bahwa sudah 25 tahun kasus pelanggaran HAM belum ada titik terang hingga saat ini.
“Keadilan harus ditegakkan. Permintaan keluarga korban sederhana. Mereka ingin keadaan keluarganya yang hilang dijelaskan oleh pemerintah. Jika mereka meninggal, di mana makamnya. Bila masih hidup, di mana keberadaannya,” kata Dandik.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara bedah buku “Buku Hitam Prabowo Subianto” karya Buya Azwar Furgudyama di Surabaya Timur, Sabtu (16/12).
Dia menyebut masih ada 13 aktivis yang dinyatakan hilang saat memperjuangkan keadilan dan demokrasi pada 1997-1998. “Total ada 23 aktivis yang dinyatakan diculik, 9 dilepaskan, 1 orang ditemukan meninggal dunia, dan 13 lainnya masih dinyatakan hilang sampai saat ini,” ujar Dandik.
Dia berharap calon presiden dan wakil presiden yang nantinya terpilih pada Pemilu 2024 untuk melaksanakan rekomendasi dari DPR RI terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM, khususnya yang terjadi pada 1998.
