Bambang Wuryanto Mendorong Polri Sanksi Anggota Polri yang Terlibat Politik Praktis untuk Memastikan Pilpres Berlangsung Jurdil

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aparat negara diingatkan untuk mempertahankan netralitas mereka dalam pilpres 2024 guna memastikan proses pilkada berjalan sesuai harapan semua pihak.

Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto, mengapresiasi kesiapan Polri dalam menjaga keamanan dan menjamin pelaksanaan Pemilu 2024. Tujuannya adalah untuk menciptakan kontestasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Jurdil).

Bambang menegaskan perlunya Polri untuk memelihara netralitas dan integritasnya dalam menghadapi pemilu, serta memberikan sanksi tegas kepada anggota Polri yang terlibat dalam politik praktis.

Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari, berpendapat bahwa lebih tepat untuk membentuk panitia pengawasan pemilu yang ruang lingkupnya lebih luas daripada panitia netralitas Polri. Menurutnya, yang perlu diawasi adalah profesionalitas Polri dalam menjalankan tugasnya, termasuk netralitasnya.

Pengamat Militer ISESS Khairul Fahmi juga menekankan bahwa pembentukan instrumen pengawasan di DPR harus bebas dari kepentingan yang bisa merusak netralitasnya.