Ketua DPP PSI Menganggap Pelanggaran HAM di Orde Baru Sangat Mengerikan dalam Perbandingan Jokowi dengan Soeharto

Ketua DPP PSI, Sigit Widodo menolak perbandingan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Soeharto. Menurutnya, perbandingan tersebut adalah pemikiran yang salah.

“Dibandingkan Pak Jokowi dengan Soeharto jelas pemikiran yang salah,” kata Sigit seperti dikutip dari unggahannya di X, Rabu (1/10/2023).

Sigit juga mengatakan bahwa cara keduanya naik ke kursi presiden sangat berbeda. Jokowi dipilih langsung oleh rakyat.

“Pak Jokowi dua kali dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Soeharto tidak dipilih oleh rakyat. Presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Soeharto menjadi presiden bukan karena dipilih oleh rakyat dan setiap lima tahun diadakan Sidang Umum MPR yang mayoritas anggotanya ditunjuk oleh Soeharto sendiri untuk memilihnya kembali hingga enam kali,” jelasnya.

Selain itu, kinerja Jokowi juga dinilai sangat baik selama masa jabatannya. Hal itu terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 80 persen.

“Satu tahun sebelum masa kepemimpinannya berakhir, Jokowi memiliki approval rating di atas 80 persen, yang merupakan yang tertinggi di dunia,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sigit juga menyebut bahwa pada zaman Orde Baru terdapat banyak pelanggaran HAM yang mengerikan.

“Belum lagi berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru,” tegasnya.