portalberitamerdeka.com portal berisi berita harian di indonesia termasuk geo politik seperti paslon prabowo subianto
Berita  

Fokus Para Bacagub di Tiga Provinsi: Pembangunan Inklusif dan Perhatian terhadap Kelompok Marjinal

Fokus Para Bacagub di Tiga Provinsi: Pembangunan Inklusif dan Perhatian terhadap Kelompok Marjinal

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koalisi ASPIRASI (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi) yang terdiri dari SETARA Institute, Perludem, TII, dan AJI menggelar dialog kebijakan di Provinsi Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan aspirasi pembangunan inklusif dengan mengundang bakal calon gubernur, tokoh-tokoh yang potensial maju dalam Pilkada, dan beberapa figur di daerah.

Di Aceh, dialog publik tersebut dihadiri oleh Bacagub Aceh dari Partai Aceh, Muzakir Manaf, yang diwakili oleh Nurzahri selaku juru bicara Partai Aceh, M. Nasir Jamil dari Partai Keadilan Sejahtera, Darni Daud, dan Muhammad Nazar.

Sedangkan di Jawa Barat, Bima Arya, Walikota Bogor dua periode yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN), menjadi satu-satunya Bacagub yang hadir dan menunjukkan keberpihakan pada agenda pembangunan inklusif.

Sementara itu di Sulawesi Selatan, dialog dihadiri oleh Samsul Rizal sebagai mantan Walikota Makassar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029.

SETARA Institute bersama Koalisi ASPIRASI meyakini bahwa ekosistem toleransi dan inklusi di setiap provinsi dan kabupaten/kota adalah penyangga utama pembangunan inklusif, yang pada pokoknya memastikan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok marjinal terlindungi tidak ada yang tertinggal dalam proses dan penikmat pembangunan. No one is left behind.

Untuk menumbuhkan ekosistem toleransi dan inklusi, dibutuhkan tiga jenis kepemimpinan yang saling bersinergi, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership) dan kepemimpinan sosial (societal leadership) yang bekerja dengan software tata kelola pemerintahan yang inklusif (inclusive governance).