FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Senior, Faisal Basri menyoroti tambahan Bantuan El Nino yang diberikan pemerintah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kritik tersebut disampaikan saat dia menjadi saksi dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, bersama tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN).
Faisal Basri mengatakan, meskipun El Nino sudah reda pada Desember 2023, bantuan terkait masalah iklim tersebut masih diperpanjang hingga Januari 2024.
“El Nino sudah reda, namun mengapa bantuan masih dilanjutkan? Ada yang janggal,” ungkap Faisal dalam sidang tersebut, seperti dilansir dari Antara, Senin.
Menurut Faisal, penambahan Bantuan El Nino didasarkan pada permintaan masyarakat dalam sebuah dialog seperti yang dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun, menurutnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai masyarakat yang dimaksud maupun isi dari dialog tersebut.
Faisal juga mencatat bahwa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meramalkan adanya El Nino di Indonesia pada Juni 2023, namun Bantuan Pangan El Nino pertama kali diberikan pada November 2023 oleh pemerintah.
Di sisi lain, Faisal berpendapat bahwa tidak ada urgensi dalam pemberian Bantuan El Nino pada tahun lalu karena cuaca ekstrem pada 2023 tidak lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2019-2021), dan produksi beras hanya turun sebanyak 645 ribu ton.
Dia juga menyebutkan bahwa pada 2023, hanya terjadi 1.261 kejadian bencana alam yang berhubungan dengan produksi padi akibat cuaca ekstrem. Jumlah kejadian tersebut lebih rendah dari tahun 2019 (1.387 kejadian), 2020 (1.386 kejadian), dan 2021 (1.577 kejadian).
