Direktur Eksekutif Paramadina Institute for Ethics and Civilization (PIEC), Pipip A. Rifa’i Hasan, mengungkapkan bahwa praktik politik dewasa ini semakin terjebak dalam transaksi kepentingan jangka pendek. Menurutnya, politik telah kehilangan etika karena koalisi dibangun hanya berdasarkan pembagian kursi dan akses sumber daya. Hal ini dapat menyebabkan penguatan oligarki, melemahkan demokrasi, dan mengurangi partisipasi rakyat.
Pipip juga menyoroti hukum yang kehilangan wibawa karena tebang pilih dalam penegakannya, serta dampak sosial-kultural dari keteladanan buruk elite. Menurutnya, hal ini dapat menciptakan demoralisasi masyarakat, terutama generasi muda. Krisis moral pejabat publik juga berdampak pada merosotnya kewibawaan hukum, di mana hukum sering kali digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan untuk keadilan.
Ditambah dengan ketimpangan ekonomi yang semakin terasa, distribusi kekayaan dinilai tidak adil karena pembangunan cenderung mendukung kalangan tertentu. Hal ini menyebabkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja menjadi semakin sulit bagi masyarakat luas.
Lihat kondisi tersebut, Civitas Akademika Universitas Paramadina menekankan perlunya koreksi mendasar. Mereka menyoroti lima hal penting: Menegakkan moralitas dan integritas pejabat publik, membangun fondasi sosial berbasis nilai bersama, mereformasi budaya politik, menegakkan hukum yang adil dan berwibawa, serta menyusun kebijakan ekonomi yang pro-masyarakat. Semua langkah ini dianggap penting untuk memperbaiki kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia.
