Pentingnya Percepatan Infrastruktur Layanan Gizi di Sumatra Utara

Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), telah mengimbau Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan lebih banyak Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pernyataan tersebut disampaikan Hasan selama kunjungan pemeriksaan ke SPPG Cempedak Lobang di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Menurut Hasan, salah satu tugas yang paling mendesak bagi pemerintah adalah merespons tuntutan publik yang kuat dan antusiasme terhadap Program MBG, terutama dari masyarakat yang belum menerima manfaatnya. “Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan para pemimpin daerah sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak sekolah dapat segera menerima makanan bergizi gratis,” tegas Hasan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk secara aktif mendukung pengembangan SPPG, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan terluar (daerah 3T). “Dukungan yang substansial dari pemerintah daerah diperlukan—baik dalam menentukan lokasi SPPG yang sesuai maupun dalam mendorong upaya pembangunan, terutama di daerah 3T,” tambahnya. Selain koordinasi pemerintah, Hasan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-swasta. Pada kunjungan yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan beroperasi di provinsi tersebut dalam waktu dekat. Dia mencatat bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target 1.732 SPPG untuk Sumatera Utara. Saat ini, 77 unit sudah dibangun, dan jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat. “Dalam dua minggu ke depan, kami berharap jumlah itu akan naik menjadi 89, dengan 12 unit tambahan siap dan menunggu aktivasi rekening virtual mereka. Dalam satu bulan, kami berencana menambahkan 29 unit lagi. Berdasarkan progres mingguan, kami yakin Sumatera Utara dapat mencapai target tersebut dalam waktu dekat,” kata Bobby. Dia juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi ini diharapkan membangun minimal tiga SPPG, sebagai bagian dari kontribusi pemerintah daerah—tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target itu berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dibangun oleh sektor swasta,” tandas Bobby.

Source link